TEORI PEMERINTAHAN

Teori Pemerintahan

Dikatakan oleh Koswara (2002 : 29) bahwa yang dimaksud pemerintahan adalah:

(1) dalam arti luas meliputi seluruh kegiatan pemerintah, baik menyangkut bidang legislatif, eksekutif maupun yudikatif, (2) dalam arti sempit meliputi kegiatan pemerintah yang hanya menyangkut bidang eksekutif.

Selanjutnya Koswara (1999 : 5) menjelaskan bahwa ilmu pemerintahan adalah :

Ilmu pengetahuan yang secara mandiri menyelenggarakan studi tentang cara-cara bagaimana pemerintahan negara disusun dan difungsikan, baik secara internal maupun eksternal dalam upaya mencapai tujuan negara.

Ilmu pemerintahan merupakan ilmu terapan karena mengutamakan segi penggunaan dalam praktek, yaitu dalam hal hubungan antara yang memerintah (penguasa) dengan yang diperintah (rakyat).

Obyek material ilmu pemerintahan secara kebetulan sama dengan objek material ilmu politik, ilmu administrasi negara, ilmu hukum tata negara dan ilmu negara itu sendiri, yaitu negara. Objek forma ilmu pemerintahan bersifat khusus dan khas, yaitu hubungan-hubungan pemerintahan dengan sub-subnya (baik hubungan antara Pusat dengan Daerah, hubungan antara yang diperintah dengan yang memerintah, hubungan antar lembaga serta hubungan antar departemen), termasuk didalamnya pembahasan output pemerintahan seperti fungsi-fungsi, sistem-sistem, aktivitas dan kegiatan, gejala dan perbuatan serta peristiwa-peristiwa pemerintahan dari elit pemerintahan yang berkuasa.

Asas adalah dasar, pedoman atau sesuatu yang dianggap kebenaran, yang menjadi tujuan berpikir dan prinsip-prinsip yang menjadi pegangan. Ada beberapa asas pemerintahan, antara lain : asas aktif, asas ‘mengisi yang kosong” atau Vrij Bestuur, asas membimbing, asas Freies Ermessen, asas “dengan sendirinya”, asas historis, asas etis, dan asas de tournament de pouvoir.

Menurut Taliziduhu Ndraha, pemerintahan dapat digolongkan menjadi 2 golongan besar yaitu pemerintahan konsentratif dan dekonsentratif. Pemerintahan dekonsentratif terbagi atas pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan luar negeri. Pemerintahan dalam negeri terbagi atas pemerintahan sentral dan desentral. Pemerintahan sentral dapat diperinci atas pemerintahan umum dan bukan pemerintahan umum. Yang termasuk ke dalam pemerintahan umum adalah pertahanan keamanan,peradilan, luar negeri dan moneter.

Ermaya (1998 : 6-7) membedakan secara tajam secara pemerintah dan pemerintahan. Pemerintah adalah lembaga atau badan-badan politik yang mempunyai fungsi melakukan upaya untuk mencapai tujuan negara. Pemerintahan adalah semua kegiatan lembaga atau badan-badan publik tersebut dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan negara. Dari pengertian tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa pemerintah pada hakekatnya adalah aspek statis, sedangkan pemerintahan adalah aspek dinamikanya.

Selanjutnya, Ermaya (1998 : 6-7) menyebutkan, bahwa suatu pengertian tentang pemerintahan, dapat dibedakan dalam pengertian luas dan dalam pengertian sempit. Pemerintahan dalam arti luas adalah “segala kegiatan badan-badan publik. Yang meliputi kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam usaha mencapai tujuan negara”. Dalam arti sempit, adalah segala kegiatan badan-badan publik yang meliputi kekuasaan eksekutif”.

Karakteristik pemerintahan yang orientasinya kepada Anglo Saxon menurut Koswara (2003 : 3) lebih memperhatikan kemandirian masyarakat regional dan lokal, antara  lain :

1) Partisipasi masyarakat yang luas dalam kegiatan pemerintahan,

2) Tanggung jawab sistem administrasi kepada badan legislatif,

3) Tanggung jawab pegawai peradilan biasa dan

4) Sifatnya lebih desentralistik.

Menurut Koswara (2003 : 3), karakteristik pemerintahan yang orientasinya kepada sistem kontinental, antara lain :

1)      Pemusatan kekuasaan ditangan eksekutif,

2)      Terdapat dominasi otorisasi nasional,

3)      Profesionalisme aparat pemerintah,

4)      Memisahkan secara psikologis dari rakyat biasa dan tanggungjawab pemerintah kepada Peradilan Administratif,

5)      Kecenderungan sentralistik.

C.F Strong dalam  Koswara (2003 : 247) memberikan makna pemerintahan sebagai berikut :

Pemerintahan menunjukkan bahwa pemerintah mempunyai kewenangan yang dapat digunakan untuk memelihara kedamaian dan keamanan Negara baik kedalam maupun keluar. Untuk melaksanakan kewenangan itu, pemerintah harus mempunyai kekuatan tertentu, antara lain kekuatan di bidang militer atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang, kekuatan legislatif, atau pembuatan undang-undang serta kekuatan finansial atau kemampuan mencukupi keuangan masyarakat dalam rangka membiayai keberadaan negara bagi penyelenggaran peraturan. Semua kekuatan tersebut harus dilakukan dalam rangka penyelenggaraan kepentingan negara.

Sementara itu Finer dalam Pamudji (1993 : 24-25) mengemukakan bahwa istilah “government” paling sedikit mempunyai 4 (empat) arti yaitu :

  1. Menunjukan kegiatan atau proses pemerintah, yaitu melaksanakan kontrol atas pihak lain (the activity or the process of governing).
  2. Menunjukan masalah-masalah (hal ikhwal) negara dalam mana kegiatan atau proses di atas dijumpai (states of affairs).
  3. Menunjukan orang-orang (pejabat-pejabat) yang dibebani tugas-tugas untuk memerintah (people chargewidth the duty of governing).
  4. Menunjukan cara, metode atau sistem dengan mana suatu masyarakat tertentu diperintah (the manner, method or system by which a particular society is governed).

Pemerintahan dalam konteks penyelenggaraan negara menunjukkan adanya badan pemerintahan (institutional), kewenangan pemerintah (authority), cara memerintah (technique to govern), wilayah pemerintahan (state, local, rural and urban) dan sistem pemerintahan (government system) dalam menjalankan fungsi pemerintahannya.

Bayu Suryaningrat dalam Supriatna  (2007 : 2) bahwa unsur yang menjadi ciri khas atau karakteristik mendasar perintah menunjukkan :

1)      Adanya keharusan, menunjukkan kewajiban apa yang diperintahkan.

2)      Adanya dua pihak, yaitu yang member perintah dan yang menerima perintah.

3)      Adanya hubungan fungsional antar yang memberi dan menerima perintah,dan

4)      Adanya wewenang atau kekuasaan untuk memberi perintah.

Sedangkan Rasyid dalam Supriatna (2007 : 2) mengatakan bahwa pemerintahan mengandung makna mengatur (UU), mengurus (mengelola) dan memerintah (memimpin) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bagi kepentingan rakyat.

Pemerintahan mengandung unsur yang secara filosofis berkaitan erat dengan : Badan pemerintahan (pemerintah) yang sah secara kontitusional; Kewenangan untuk melaksanakan pemerintahan ; cara dan sistem pemerintahan ; Fungsi sesuai dengan kekuasaan pemerintahan, dan Wilayah pemerintahan.

Mengenai pembagian badan publik John Locke seperti yang dikutip Koswara (2005 : 21) mengemukakan pemisahan kekuasaan negara dalam tiga bidang yakni :

1)      Kekuasaan dalam bidang legislatif, yaitu kekuasaan pembuatan Undang-Undang.

2)      Kekekuasaan di bidang eksekutif, yaitu kekuasaan dalam melaksanakan Undang-undang.

3)      Kekuasaan di bidang federatif, yaitu kekuasaan dalam melakukan hubungan luar negeri.

Konsep kedaulatan rakyat merupakan buah pemikirannya yang ia tuangkan untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan negara absolut dan dominan tanpa ada kekuatan lain sebagai penyeimbang. Locke juga dikenal sebagai peletak dasar sistem demokrasi dengan menggagas kontrak sosial sebagai sebuah pola untuk memberikan legitimasi pada negara berdasarkan hukum alam (konsep alamiah).

Menurut Locke, sebuah negara dibangun atas dasar kesepakatan antara pemerintah sebagai pemegang kekuasaan dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Hal ini menjadi pijakan dasar dari teori kontrak sosial.

Locke dengan tegas berpegang bahwa hak-hak dan kewajiban-kewajiban moral adalah intrinsik dan lebih dulu ada daripada hukum; pemerintah berkewajiban untuk memberi sanksi pada hukum-hukumnya terhadap apa yang secara moral dan alamiah adalah benar. Kedua, individu tidak menyerahkan kepada komunitas tersebut hak-hak alamiahnya yang subtansial, tetapi hanya untuk melaksanakan hukum alam, bahwa tiap orang mempunyai hak menurut hukum alam atas sesuatu di mana dia telah mempergunakan tenaga untuk memperolehnya, seperti misalnya menutup dan mengerjakan tanah. Ketiga, hak yang diserahkan oleh individu tidak diberikan kepada orang atau kelompok tertentu tetapi kepada seluruh komunitas.

Locke mengutamakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban moral sebagai esensi dari terbangunnya kontrak sosial, bahkan menempatkan lebih tinggi dari hukum. Hal ini menegaskan bahwa Locke memandang hak asasi sebagai referensi utama dalam menetapkan sebuah aturan.

Kerangka pemikiran Locke kemudian lebih dikembangkan dan dipertegas lagi oleh Montesquieu. Dalam pemikirannya yang dikenal dengan konsep Trias Politika. Montesquieu dengan ajaran Trias Politika (Tripraja) yang dikenal dalam bukunya L’Esprit des Lois yang dikenal dengan dengan “Teori Pemisahan Kekuasaan” seperti dikutip Koswara (2001 : 1) membagi badan-badan kekuasaan dalam tiga lembaga, yaitu :

  1. Pouvoir Legislatif, yaitu kekuasaan dalam bidang pembuatan perundang-undangan.
  2. Pouvoir Eksekutif, yaitu kekuasaan dalam bidang melaksanakan segala sesuatu yang dimanatkan oleh undang-undang.
  3. Pouvoir Yudikatif, yaitu kekuasaan untuk menjaga agar undang-undang tersebut dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tujuan.

Dengan adanya pemisahan kekuasaan yang tegas, diharapkan terjaminnya kebebasan masing-masing lembaga dalam menjalankan kekuasaannya.

Pembagian kekuasaan dalam suatu negara menjadi tiga kelompok ini mutlak harus diadakan, sebab dengan adanya pemisahan secara ketat ini akan dapat dijamin adanya kebebasan dari masing-masing kekuasaan. Artinya, pemisahan kekuasaan akan dapat menghindari terjadinya interaksi atau campur tangan dari kekuasaan yang satu terhadap kekuasaan yang lainnya. Bahkan Montesquieu berani menyimpulkan bahwa jika kekuasaan eksekutif disatukan dengan legislatif atau yudikatif, atau jika kekuasaan legislatif dicampur dengan kekuasaan yudikatif, maka tidak akan ada kebebasan.

Dasar pemikiran Locke dan Montesquieu di jaman modern kemudian mengalami perkembangan yang amat pesat. Mekanisme kelembagaan yang dulu belum menyentuh persoalan-persoalan teknis dan operasional terus mengalami perbaikan-perbaikan. Namun demikan isu-isu yang dikumandangkan tetap tidak berubah yaitu pembatasan kekuasaan negara melalui mekanisme kedaulatan rakyat (demokratisasi).

Konsep Demokrasi

Demokrasi berasal dari kata Yunani yaitu demos yang berarti rakyat dan kratein yang berarti memerintah. Jadi demokrasi berarti pemerintahan yang kekuasaannya berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Menurut sejarah kedaulatan rakyat muncul sebagai reaksi terhadap kekuasaan raja yang mutlak atau absolut. Agar kekuasaan pemerintahan itu tidak mutlak maka perlu adanya batasan atau perlu adanya pembagian kekuasaan.

Kekuasaan pemerintahan negara dipisahkan menjadi tiga lembaga berikut:

  1. Kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan untuk membuat dan menetapkan undang-undang.
  2. Kekuasaan eskekutif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang undang.
  3. Kekuasaan yudikatif yaitu kekuasaan untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang.

Negara yang menganut asas kedaulatan rakyat mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

  1. Adanya lembaga perwakilan rakyat.
  2. Adanya pemilihan umum.
  3. Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD.
  4. Adanya pengawasan yang dilakukan oleh DPR.

Semua negara mengakui bahwa demokrasi sebagai alat ukur dari keabsahan politik. Kehendak rakyat adalah dasar utama kewenangan pemerintahan menjadi basis tegaknya system politik demokrasi. Demokrasi meletakkan rakyat pada posisi penting, hal ini karena masih memegang teguh rakyat selaku pemegang kedaulatan. Negara yang tidak memegang demokrasi disebut negara otoriter. Negara otoriterpun masih mengaku dirinya sebagai negara demokrasi. Ini menunjukkan bahwa demokrasi itu penting dalam kehidupan bernegara dan pemerintahan.

Menurut Jeff Haynes (1997) ada 3 (tiga) macam sebutan demokrasi yaitu : Pertama, demokrasi formal (formal demoracy) dalam kehidupan demokrasi ini secara formal pemilu dijalankan dengan teratur, bebas dan adil. Tidak terjadi pemaksaan oleh negara terhadap masyarakatnya. Ada kebebasan yang cukup untuk menjamin dalam pemilihan umum. Namun demokrasi formal tersebut belum menghasilkan sebagaimana yang diinginkan masyarakat yaitu; kesejahteraan masyarakat yang didukung terwujudnya stabilitas ekonomi dan politik. Model demokrasi seperti ini kemungkinan bisa dianalogikan dengan situasi dan kondisi di era reformasi saat ini yang tengah berlangsung.

Kedua, demokrasi permukaan (Façade Democracy); yaitu demokrasi seperti yang tampak dari luarnya memang demokrasi, tetapi sesungguhnya sama sekali tidak memiliki substansi demokrasi. Demokrasi model ini kemungkinan lebih tepat jika dianalogikan dengan situasi  dan kondisi demokrasi pada masa Orde Baru.

Ketiga, demokrasi substantif (Substantive Democracy), demokrasi model ini memberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat, mungkin saja di luar mekanisme formal. Sehingga kebebasan yang dimiliki masyarakat mampu mendapatkan akses informasi yang akurat dalam pengambilan keputusan penting oleh negara atau pemerintah. Jadi demokrasi substantif tersebut memberikan keleluasaan yang lebih dinamis tidak hanya demokrasi politik saja seperti selama ini dirasakan, tapi juga  demokrasi sosial dan demokrasi ekonomi.

Model demokrasi substantif ini merupakan konsep yang menjamin terwujudnya perbaikan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat. Jika demokrasi substantif bisa diwujudkan, barangkali dapat disebut sebagai demokrasi yang berkualitas. Karena implementasi demokrasi model ini mampu menyentuh kebutuhan masyarakat yang mendasar yaitu nilai kebebasan yang memberikan akses di bidang ekonomi dan sosial, sehingga peningkatan taraf hidup masyarakat mampu bisa diwujudkan.

Adapun sudut pandang kegunaan dan keuntungan dengan menjalankan prinsip demokrasi menjamin kehidupan masyarakat yang lebih berkualitas. Seperti yang disampaikan oleh Robert A. Dahl (1999) bahwa : Pertama, dengan demokrasi, pemerintahan dapat mencegah timbulnya otokrat yang kejam dan licik; Kedua, menjamin tegaknya hak asasi bagi setiap warga negara; Ketiga, memberikan jaminan terhadap kebebasan pribadi yang lebih luas; Keempat, dengan demokrasi dapat membantu rakyat untuk melindungi kebutuhan dasarnya; Kelima, Demokrasi juga memberikan jaminan kebebasan terhadap setiap individu warga negara untuk menentukan nasibnya sendiri; Keenam, Demokrasi memberikan kesempatan menjalankan tanggung jawab moral; Ketujuh, Demokrasi juga memberikan jaminan untuk membantu setiap individu warga negara untuk berkembang sesuai dengan potensi yang dimiliki secara luas; Kedelapan, Demokrasi juga menjunjung tinggi persamaan politik bagi setiap warga negara; Kesembilan, Demokrasi juga mampu mencegah perang antara negara yang satu dengan yang lain; Kesepuluh, Demokrasi juga mampu memberikan jaminan kemakmuran bagi masyarakatnya.

Di Indonesia, demokrasi dalam arti kata yang sebenarnya telah dikenal jauh sebelum jaman penjajahan, yaitu dalam masyarakat desa. Pada masyarakat kecil seperti desa, kesamaan hak dan kewajiban, kebebasan mengeluarkan pendapat dan menentukan keputusan telah dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, ini misalnya, terwujud dalam sistem gotong-royong.

Konsep demokrasi selalu banyak mendapat dukungan dimana-mana, ini karena demokrasi mewakili/menggambarkan suatu kondisi keadilan yang ideal selayaknya pemerintahan yang adil pula. Idealisme yang ditawarkan adalah kebebasan/kemerdekaan dan persamaan adalah baik dan bahwa peranan/proses demokrasi selalu mempengaruhi perkembangan kualitas hidup manusia.

Sejak Indonesia merdeka dan berdaulat sebagai sebuah negara pada tanggal 17 Agustus 1945, para Pendiri Negara Indonesia (the Founding Fathers) melalui UUD 1945 (yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945) telah menetapkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (selanjutnya disebut “NKRI”) menganut paham atau ajaran demokrasi, dimana kedaulatan (kekuasaan tertinggi)  berada ditangan Rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Dengan demikian berarti juga NKRI tergolong sebagai negara yang menganut paham Demokrasi Perwakilan (Representative Democracy).

Penetapan paham demokrasi sebagai tataan pengaturan hubungan antara rakyat disatu pihak dengan negara dilain pihak oleh Para Pendiri Negara Indonesia yang duduk di BPUPKI tersebut, kiranya tidak bisa dilepaskan dari kenyataan bahwa sebahagian terbesarnya pernah mengecap pendidikan Barat, baik mengikutinya secara langsung di negara-negara Eropah Barat (khususnya Belanda), maupun mengikutinya melalui pendidikan lanjutan atas dan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia sejak beberapa dasawarsa sebelumnya, sehingga telah cukup akrab dengan ajaran demokrasi yang berkembang di negara-negara Eropah Barat dan Amerika Serikat. Tambahan lagi suasana pada saat itu (Agustus 1945) negara-negara penganut ajaran demokrasi telah keluar sebagai pemenang Perang Dunia-II.

Didalam praktek kehidupan kenegaraan sejak masa awal kemerdekaan hingga saat ini, ternyata paham demokrasi perwakilan yang dijalankan di Indonesia terdiri dari beberapa model demokrasi perwakilan yang saling berbeda satu dengan lainnya.

Sejalan dengan diberlakukannya UUD Sementara 1950 (UUDS 1950) Indonesia mempraktekkan model Demokrasi Parlemeter Murni (atau dinamakan juga Demokrasi Liberal), yang diwarnai dengan instabilitas pemerintahan (eksekutif = Kabinet) dan nyaris berujung pada konflik ideologi di Konstituante pada bulan Juni-Juli 1959.

Guna mengatasi konflik yang berpotensi mencerai-beraikan NKRI tersebut di atas, maka pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Ir.Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang memberlakukan kembali UUD 1945, dan sejak itu pula diterapkan model Demokrasi Terpimpin yang diklaim sesuai dengan ideologi Negara Pancasila dan paham Integralistik yang mengajarkan tentang kesatuan antara rakyat dan negara.

Namun belum berlangsung lama, yaitu hanya sekitar 6 sampai dengan 8 tahun dilaksanakan-nya  Demokrasi Terpimpin, kehidupan kenegaraan kembali terancam akibat konflik politik dan ideologi yang berujung pada peristiwa G.30.S/PKI pada tanggal 30 September 1965, dan turunnya Ir. Soekarno dari jabatan Presiden RI pada tanggal 11 Maret 1968.

Presiden Soeharto yang menggantikan Ir. Soekarno sebagai Presiden ke-2 RI dan menerapkan model Demokrasi yang berbeda lagi, yaitu dinamakan Demokrasi Pancasila (Orba), untuk menegaskan klaim bahwasanya model demokrasi inilah yang sesungguhnya sesuai dengan ideologi negara Pancasila.

Demokrasi Pancasila (Orba) berhasil bertahan relatif cukup lama dibandingkan dengan model-model demokrasi lainnya yang pernah diterapkan sebelumnya, yaitu sekitar 30 tahun, tetapi akhirnyapun ditutup dengan cerita sedih dengan lengsernya Jenderal Soeharto dari jabatan Presiden pada tanggal 23 Mei 1998, dan meninggalkan kehidupan kenegaraan yang tidak stabil dan  krisis disegala aspeknya.

Sejak runtuhnya Orde Baru yang bersamaan waktunya dengan lengsernya Presiden Soeharto, maka NKRI memasuki suasana kehidupan kenegaraan yang baru, sebagai hasil dari kebijakan reformasi yang dijalankan terhadap hampir semua aspek kehidupan masyarakat dan negara yang berlaku sebelumnya. Kebijakan reformasi ini berpuncak dengan di amandemennya UUD 1945 (bagian Batangtubuhnya) karena dianggap sebagai sumber utama kegagalan tataan kehidupan kenegaraan di era Orde Baru.

Amandemen UUD 1945, terutama yang berkaitan dengan kelembagaan negara, khususnya laginya perubahan terhadap aspek pembagian kekuasaan dan aspek sifat hubungan antar lembaga-lembaga negaranya, dengan sendirinya mengakibatkan terjadinya perubahan terhadap model demokrasi yang dilaksana-kan dibandingkan dengan model Demokrasi Pancasila di era Orde Baru.

Model Demokrasi pasca Reformasi yang telah dilaksanakan sejak beberapa tahun terakhir ini, nampaknya  belum menunjukkan tanda-tanda kemampuannya untuk mengarah-kan tatanan kehidupan kenegaraan yang stabil (ajeq), sekalipun lembaga-lembaga negara yang utama, yaitu  lembaga eksekutif (Presiden/Wakil Presiden) dan lembaga-lembaga legislatif (DPR dan DPD) telah terbentuk melalui pemilihan umum langsung yang memenuhi persyaratan sebagai mekanisme demokrasi.

Pemilihan Umum

Pemilihan Umum merupakan bagian yang tidak lepas dari    suatu kehidupan bermasyarakat yang demokratis. Pemilu merupakan sarana yang tak terpisahkan dari kehidupan politik negara yang menganut sistem demokrasi modern. Indonesia yang merupakan adalah satu negara yang menganut sistem ini, sejak tahun 1999 menggelar Pemilu untuk memilih anggota legislatif maupun Presiden dan Wakil Presiden secara langsung yang diamanatkan UUD 1945 sebagai konstitusi negara.

Pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Sumber ;

Koswara E., 2001, Teori Pemerintahan Daerah, Institut Ilmu Pemerintahan Press, Jakarta.

_________ , 2002, Otonomi Daerah untuk Daerah dan Kemandirian Rakyat, Candi Cipta Piramida, Jakarta.

__________, 2003, Pokok-Pokok Kuliah Teori Pemerintahan Daerah, Program Pasca Sarjana MIP, Jakarta.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: